Ketua Bawaslu Manado Ikuti Webinar Isu-Isu Strategis RUU Pemilu, Dorong Penguatan Demokrasi di Indonesia

Manado, Bawaslu — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado, Brilliant J. Maengko, menghadiri webinar bertajuk “Isu-Isu Strategis RUU Pemilu dan Upaya Penguatan Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan secara daring pada 2 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh kalangan akademisi, Pejabat Pemerintahan Pusat dan Asosiasi/Kelompok Profesional.

Kegiatan ini merupakan sebuah langkah penguatan demokrasi melalui reformasi aturan Pemilu yang adil, transparan, dan inklusif. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada kerangka regulasi yang mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

Dalam pemaparannya, Ispahan Septiadi dari Direktorat jendral Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendragi menyampaikan bahwa RUU Pemilu saat ini adalah inisiasi dari DPR dan menjadi prioritas pembahasan di DPR, dan informasinya beberapa pegiat pemilu telah dipanggil oleh DPR untuk diminta masukan.

Dalam Webinar ini digarisbawahi pula bahwa Pemilu di Indonesia dianggap paling Rumit di dunia karena dalam serentak dilangsungkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Legislatif di DPD RI, DPR RI, DPRD di 38 Provinsi dan DPRD di 508 Kab/Kota. Selain itu, dalam rentang waktu yang tidak begitu lama kurang lebih 8 Bulan dilangsungkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 37 Provinsi dan Walikota dan Wakil Walikota di 93 Kota serta Bupati dan Wakil Bupati di 415 Kabupaten di waktu yang bersamaan secara Nasional. sementara pada tataran teknis, Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu melayani sekitar 207 Juta Pemilih di 820.161 TPD dalam Negeri dan 3.069 TPS di Luar Negeri pada saat Pemilihan dengan Peserta Pemilu sebanyak 24 Partai Politik.  

Selain itu, Dr. Ferry Liando sebagai salah satu Narasumber juga menyampaikan bahwa sebagus apapun undang-undang kita tapi pesertanya tidak kita perbaiki tetap akan bermasalah. Kebijakan Pemilu saat ini belum sepenuhnya memberikan dampak sebagaimana tujuan pemilu itu sendiri untuk mewujudkan Masyarakat adil Makmur. Belum semua aspek-aspek normatif pemilu demokratis berjalan sesuai fungsi dan tujuannya, kelembagaan partai politik belum mampu menciptakan kader-kader terbaik sebaga penyelenggara negara.

Webinar ini menjadi momentum penting untuk dialog konstruktif antara berbagai pihak terkait isu strategis yang berpengaruh besar terhadap masa depan sistem pemilihan umum di Indonesia. Agus berharap, melalui diskusi dan masukan dari berbagai elemen, regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan kualitas Pemilu di tanah air.