Home » Opini » Pojok Opini: Mengulas Kembali Pemilu 2019, Benturan 2 Konsep Machiavellian

Pojok Opini: Mengulas Kembali Pemilu 2019, Benturan 2 Konsep Machiavellian

Bawaslu Manado | Ada banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2019, namun Pilpres 2019 bisa dikatakan menjadi drama panjang yg paling menyita perhatian. Kita secara empirik mengalami apa yang di kemukakan oleh Samuel Huntington dalam kitab masyhurnya “The Clash Of Civilization” atau yang lebih kita kenal sebagai Benturan Peradaban, bahwa identitas agama dan budaya akan menjadi variabel paling berpotensi untuk dibenturkan.

Kita tak bisa menutupi bahwa ke dua paslon pun secara sistematis membangun frame identitasnya masing-masing, 01 dengan lentur menggunakan identitas Pancasilais dan 02 tampak maskulin memainkan identitas Agama.
Alhasil, silang paham dapat dijumpai di mana-mana, bahkan oleh mereka yang tidak memiliki kepentingan politik, atau bahkan tidak menyadari apa yang tengah mereka perjuangkan, euforia berlebihan, metafora yg destruktif lebih tepatnya di set up untuk menampilkan eskpresi berlebihan.

Dari sekian banyak perbedaan diantara ke duanya, saya melihat adanya kesamaan pola ke dua paslon tersebut, ke duanya merasa benar dengan benturan yang mereka ciptakan demi memenangkan kontes politik, bisa dikatakan ke dua paslon memainkan pola Machiavellian. Jokowi misalnya, berangkat dengan frame lentur “Pancasilais”, petahana bisa dikatakan terlalu offensive. Petahana mengkapitalisasi politik hukum, salah satunya dengan perpu ormas. Hal ini secara langsung mempersempit manuver kubu lawan yang pendukungnya mayoritas dari kalangan ormas Islam EF PE ii. Hal ini linear dengan pemikiran Machiavelli bahwa “tujuan stabilitas berbenturan dgn prinsip kebebasan berserikat dlm berdemokrasi” (The End Justifies the mean)

Sementara Prabowo dengan frame nasionalis kanan dengan basis massa dari golongan agama Islam kerap menggunakan isu kebocoran kekayaan , bangkitnya PKI,ditambah pendukung dari tokoh agamawan yang menakut nakuti jemaatnya agar memilih Prabowo, serta menjangkitkan ke khawatiran teori kehancuran bangsa sebagai menu kampanye nya. Lagi-lagi pola ini linearndgn pemikiran Machiavelli bahwa ” Penguasa lebih kuat ketika ditakuti ketimbang dicintai oleh rakyatnya”.

Hal ini pula yang menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu, diamanahkan oleh undang-undang untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses demokrasi, Bawaslu Manado sebagai bagian dari penyelenggara pemilu berkali-kali harus membuat counter narasi untuk menangkal isu-isu destruktif yang dimainkan ke dua paslon. Meski pada akhirnya dua kubu yang beroposisi ini akhirnya saling rangkul setelah rentetan rekonsiliasi yang dibangun, hal ini tetap patut menjadi pelajaran bagi setiap elemen yang terlibat dalam pemilu, bahwa demokrasi pada akhirnya merupakan sistem tata politik yang terbaik saat ini, meski dalam praktiknya memerlukan cost yang cukup besar, demokrasi berpijak pada dimensi terdalam bahwa secara hakikat, setiap manusia memiliki derajat yang setara. Oleh karenanya dalam demokrasi setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan adil di hadapan hukum dan tata politik yang ada. Bagaimana pun prosesnya, se “dramatik” apapun eskpresinya, perlu ditekankan bahwa dalam demokrasi, setiap posisi kepemimpinan politis lahir dari rahim rakyat. untuk itu, sudah sepatutnya tolak ukur tertinggi atas setiap keputusan politis ataupun kebijakan dari mereka yg terpilih melalui proses demokrasi adalah kepentingan rakyat.

Oleh : Try Sutrisno, Staf Bawaslu Manado

About Bawaslu Manado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *