Home » Pengawasan » Pilkada 2020, Bilfaqih Tekankan 7 Hal yang Sebaiknya Dihindari ASN

Pilkada 2020, Bilfaqih Tekankan 7 Hal yang Sebaiknya Dihindari ASN

Bawaslu Manado | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado terus mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), terutama pegawai negeri sipil (PNS), agar bersikap netral pada perhelatan Pilkada 2020.

Bawaslu menyebut setidaknya terdapat tujuh larangan bagi PNS selama pilkada.

Taufik Bilfaqih selaku anggota Bawaslu Kota Manado mengatakan, larangan bagi PNS yang berlaku selama pilkada meliputi tahapan persiapan dan penyelenggaraan.

Netralitas ASN, terang dia, merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN.

“Bahwa dalam tahapan pilkada, ASN harus bersikap netral. Ada Kode Etik ASN yang sifatnya mengikat dalam diri seorang ASN,” ujar Bilfaqih.

Adapun tujuh larangan ASN yang dimaksud adalah :

Pertama, Koordiv Pengawasan,Humas,dan Hubungan antar lembaga ini menyebutkan, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan calon kepala daerah.

Kedua, PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan calon kepala daerah.

“Tiga, dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Empat, dilarang menghadiri deklarasi calon kepala daerah. Lima, dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik,” katanya.

Larangan keenam, lanjut dia, ialah tidak diperkenankan melakukan foto bersama dengan calon kepala daerah.

Adapun larangan ketujuh yakni menyangkut unggahan, tanggapan, atau penyebarluasan gambar, foto, maupun visi misi calon kepala daerah melalui media sosial atau media daring.

“Pelanggaran netralitas PNS akan diberi sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin. Mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.” Tutup Bilfaqih.

About Bawaslu Manado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *