Home » Opini » CATATAN EVALUASI PEMILU 2019: RESPON TERHADAP BUAH PIKIR AIPI

CATATAN EVALUASI PEMILU 2019: RESPON TERHADAP BUAH PIKIR AIPI

oleh; Munandar Nugraha

Desember, akhir tahun yang selalu dijadikan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi dan merancang skema yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Baik dalam skema nasional maupun lokal. Terlebih, negeri ini baru saja selesai melaksanakan pemilu 2019. Banyak cerdik pandai yang juga memberikan sumbangsih pemikiran dan waktunya untuk merumuskan berbagai evaluasi dan perbaikan, bagaimana skema pemilu di negeri ini menjadi lebih baik. Berbagai catatan hitam tentu menjadi bagian tak terpisahkan, untuk dianalisa dan dicarikan solusinya.

Ada yang menarik beberapa hari lalu, saya mendapatkan kiriman link tulisan dari sahabat pegiat pemilu. Men-share tulisan hasil-hasil buah pikir para ilmuan yang tergabung dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Sebagai sesama pegiat pemilu, tentu kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Ada banyak hal, tetapi saya lebih tertarik untuk sedikit mengulas satu poin yang memiliki banyak anak poin. Bukan berarti yang lain tidak menarik untuk diulas, karena secara prinsip kita sepakat demokrasi ini harus maju kedepan. Hal-hal yang belum baik, kita perbaiki. Sepertinya pada “poin berpoin” inilah penekanan rekomendasi AIPI untuk pemilu yang lebih baik kedepannya. Berikut saya kutip secara utuh poin tersebut:

Dalam rangka mendorong aspek penyederhanaan prosedur elektoral di satu sisi, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang lebih baik, AIPI memandang format keserentakan pemilihan umum ke depan perlu diubah menjadi Pemilu Serentak Nasional secara terpisah dengan Pemilu Serentak Lokal.

Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden (dan wakilnya) serta memilih anggota DPR dan DPD secara serentak pada waktu yang sama. Sedangkan pemilu lokal/daerah yang berlangsung 30 bulan (2,5 tahun) setelah pemilu nasional serentak, diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang sama secara bersamaan atau serentak.

  1. Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan (2,5 tahun), sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut di antaranya:1. Menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama;
  2. Apabila pemerintahan hasil pemilu nasional serentak memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu lokal serentak kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu nasional yang pada gilirannya menghasilkan sinergi pemerintahan nasional-regional-lokal;
  3. Sebaliknya, jika pemerintahan hasil pemilu nasional serentak berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu lokal serentak;
  4. Terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;
  5. Isu politik lokal yang selama ini tenggelam dapat terangkat melalui pemilu lokal;
  6. Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partainya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan);
  7. Skema pemilu serentak nasional terpisah yang direkomendasikan ini akan memudahkan prosedur elektoral dan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan partai politik sehingga memungkinkan penyelenggara dan peserta pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu;
  8. Mendorong partai-partai politik bekerja secara efektif akibat adanya peluang bagi mereka untuk memenangkan calon presiden, karena syarat pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan dan;
  9. Skema pemilu serentak nasional terpisah ini menjanjikan peluang yang besar bagi elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.
  10. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

Pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal dengan 10 poin turunannya adalah bagian dari hasil para ilmuan berdiskusi memberikan solusi atas perbaikan pemilu kedepan agar lebih baik. Sebagai pegiat pemilu yang juga banyak terlibat dalam forum-forum diskusi, sedikitnya mengetahui bagaimana buah pemikiran ini berkembang. Singkat saja dapat dikatakan bahwa ini bagian dari buah pikir teman-teman Perludem. Ya, dalam beberapa kesempatan sebelum ada agenda AIPI, kami pernah mendengar ide ini disampaikan oleh Mbk Titi Anggraeni. Idenya memang bagus, menarik.

Rincian 10 poin di bawahnya pun memberikan gambaran yang membangun optimisme perbaikan. Tapi, tahukah anda? Bahwa rumusan solusi terbaik adalah solusi yang dapat direalisasikan. Applicable. Tidak hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi didalam laci. Pertanyaan selanjutnya, dapatkah rumusan solusi itu terwujud? Bagaimana merealisasikan ide-ide tersebut?

Pertama, penting kita pahami konstruksi konstitusi kita yang mengatur tentang pemilu. Membelah skema pemilu menjadi serentak nasional dengan pembagian pilpres dan pileg (DPR dan DPD) dan serentak lokal (pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota) dan pileg (DPRD), jika memang mau direalisasikan, maka harus didorong amandemen UUD 1945. Mengapa? Karena dalam Pasal 22E UUD 1945, dijelaskan bahwa (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari dua ayat dalam pasal pemilu di UUD tawaran gagasan di atas telah gugur. Jika tidak pernah akan dilakukan amandemen UUD. Pemilihan kepala daerah tidak masuk dalam kategori pemilu. Saat ini regim pemilihan di negeri ini terbagi menjadi dua, pemilu yang kita lakukan seperti 2 ayat UUD pasal 22E diatas, dan dalam pasal 18 tentang pemerintahan daerah ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Karena secara eksplisit tidak ditulis dipilih secara langsung, maka opini untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap tidak berlebihan oleh sebagian orang yang melihat banyaknya ketidak baikan yang dihasilkan dari kompetisi di daerah yang rawan konflik.

Jadi, keberhasilan lahirnya UU No 10 tahun 2016 yang mengatur keserentakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan memotong sebagian masa jabatan beberapa bulan dengan pembagian dilakukan pemilihan pada 2017, 2018, dan 2020. Kemudian semuanya akan dipilih kembali secara serentak pada 2024 dengan konsekuensi masa jabatan yang terpotong atau tersisa menuju 2024 akan di isi oleh Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota, masih sangat memungkinkan. Semua dapat diatur dalam UU, tanpa harus mengamandemen UUD. Tetapi, jika skema ini kemudian disandingkan dengan pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, mesti diawali dengan dasar hukum yang ada dalam UUD.

Pertanyaan selanjutnya, akankah MPR hasil pemilu 2019 mau melakukan amandemen UUD untuk mengakomodasi ide pemilu nasional dan pemilu lokal serentak tersebut? Wacana amandemen sempat bergulir diawal pelantikan DPR, DPD, MPR dan Presiden dan Wakil Presiden, pun dengan penekanan perlunya GBHN sebagai guiden, sebagai panduan pembangunan nasional jangka panjang. Sebagai kesepakatan bersama membangun negeri ini, tidak bongkar pasang hanya berdasarkan dengan visi misi presiden yang bisa saja akan terjadi kebijakan pembangunan yang mangrak karena pergantian presiden dengan visi misi yang berbeda.

Wacana amandemen UUD itu juga memantik bergulir wacana lainnya. Muncul isu perlunya menambah jabatan Presiden menjadi 3 periode, muncul polemik. Kemudian ditanggapi Presiden Jokowi, untuk mengubur wacana ini rapat-rapat, lebih baik tidak perlu ada amandemen UUD. Muncul juga wacana agar Presiden kemudian dipilih kembali oleh MPR. Sangat dinamis.

Ini hal yang mendasar. Gagasan para cendikia AIPI hanya bisa dijalankan dengan langkah awal meng-amandemen UUD. Jika tidak dimungkinkan, maka dapat dipastikan ide AIPI hanya akan menjadi berkas catatan rekomendasi. Tidak dapat dieksekusi.

Perlu ada kesepakatan bersama dengan menjalin komunikasi efektif ke berbagai stakeholders di negeri ini untuk menyampaikan gagasan hingga bisa disepakati bersama. Gagasan ini perlu diturunkan, perlu dibumikan, perlu dikonsolidasikan. Jangan hanya jadi “menara gading”. Jika memang dapat disepakati perlu adanya amandemen, penting dibuat konsensus diawal, pasal mana saja yang mau diubah, bagaimana usulan perubahannya. Agar tidak jadi bola liar hingga mengubah hal-hal lain yang memang sudah baik.

Lalu jika kita telisik pada poin selanjutnya terkait dengan pembatasan waktu, melaksanakan pemilu lokal yang berjarak 30 bulan setelah pemilu nasional. Apa dampak politiknya? Bagaimana dampak administrasinya? Memotong masa jabatan DPRD yang sudah terpilih. Kesemuanya adalah “milik partai politik”. Logika partai politik adalah merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Mana ada partai yang mau merelakan masa jabatan 30 bulan kedepan bagi para kadernya yang sudah meraih jabatan di DPRD? Dampak administrasi tentunya terkait dengan SK penetapan jabatan 5 tahun yang harus dipotong setengahnya. Seperti apa skema yang dapat dilakukan agar tidak terjadi “maladministrasi?” Ini juga penting dipikirkan.

Terlepas dari semua respon di atas, saya dangat mengapresiasi buah pikir para cendikia AIPI. Semoga menjadi amal baik bagi negeri. Masih banyak poin yang belum diulas, semoga bisa dilanjutkan oleh yang lain.

About Bawaslu Manado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *