Home » Kliping Berita » Anggaran 17 M Ditolak Pemkot, Bawaslu Manado Mengadu ke Pusat

Anggaran 17 M Ditolak Pemkot, Bawaslu Manado Mengadu ke Pusat

Bawaslu Manado | Tawar menawar anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado, antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah Kota Manado, hingga saat ini belum selesai.

Bawaslu yang mengaku sudah menurunkan permintaan anggaran dari Rp25 milliar menjadi Rp17 milliar, tak bisa lagi mentolerir sikap Pemerintah Kota yang hanya mau memenuhi Rp10 milliar saja.

“Keterlaluan kalau Rp10 Miliar. Kabupaten tetangga saja belasan miliar, nah kita ibukota hanya diberi segitu,” ujar Komisioner Bawaslu Manado, Taufiq Bilfaqih, Selasa (15/10).

Dikatakan Bilfaqih, dengan anggaran yang hanya Rp10 milliar, maka pengawasan di lapangan akan sangat tidak maksimal, karena anggaran akan lebih banyak tersedot untuk insentif tenaga Ad Hoc yang mencapai Rp8 miliaran.

“Mau bagus bagaimana kualitas pengawasan kalau anggarannya sama sekali tidak bagus. Kami mematok biaya pengawasan Rp17 milliar, di bawah itu kami tentunya menolak,” kata Bilfaqih.

Bifaqih bilang, setelah dilaporkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada inspektorat, terkait dengan alasan penolakan anggaran yang dimintakan oleh Bawaslu.

“Kami hanya mau menegaskan, Bawaslu Manado harus mempersiapkan upaya pencegahan dengan melatih sumber daya manusia mulai dari Petugas TPS. Belum lagi sosialisasi dan bimbingan teknis ke daerah kepulauan. Semuanya butuh biaya,” kata Bilfaqih kembali.

artikel ini telah tayang di Kumparan.com

About Bawaslu Manado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *